masukkan script iklan disini
- Pemerintah Kabupaten Sumenep mempercepat reformasi birokrasi melalui program Profiling ASN (ProASN) sebagai penguatan manajemen talenta aparatur.
- Pada tahap pertama, sebanyak 380 ASN telah dipetakan kompetensinya untuk mendukung penempatan jabatan yang tepat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- BKPSDM Sumenep menegaskan ProASN sebagai langkah strategis membangun ASN profesional, adaptif, dan berdaya saing.
Repetisi.net - Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui BKPSDM Sumenep memperkuat manajemen talenta ASN dan mempercepat reformasi birokrasi dengan melaksanakan Profiling ASN atau ProASN sebagai langkah strategis peningkatan kualitas SDM aparatur pada Kamis, (11/12/2025).
Program ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap pegawai memiliki peta kompetensi yang jelas serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola aparatur yang profesional melalui program Profiling ASN (ProASN). Langkah ini digerakkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi reformasi birokrasi.
Plt Kepala BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa ProASN merupakan instrumen penting dalam menciptakan sistem penataan aparatur berbasis kompetensi.
“Melalui ProASN, setiap pegawai memiliki peta kompetensi individual yang bisa dimanfaatkan dalam proses penempatan jabatan, mutasi, promosi, hingga perencanaan pengembangan karier,” ujarnya.
Arif menegaskan bahwa ProASN bukan sekadar penilaian teknis, melainkan pemetaan menyeluruh terhadap potensi, kompetensi, dan arah pengembangan aparatur.
Data terstandar yang dihasilkan dari proses ini memungkinkan pemerintah daerah menempatkan ASN sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.
“ProASN adalah bagian dari transformasi besar untuk mewujudkan SDM aparatur yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan zaman,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa peta kompetensi memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“ProASN adalah bagian dari transformasi besar untuk mewujudkan SDM aparatur yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan zaman,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa peta kompetensi memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketepatan penempatan pegawai berdasarkan kapasitas dan kemampuan individu diyakini mampu membuat layanan pemerintah lebih cepat, tepat, dan berkualitas.
“Modernisasi birokrasi hanya dapat berjalan apabila seluruh ASN memiliki integritas, kompetensi, dan semangat meningkatkan kemampuan diri,” jelasnya.
Pada tahap pertama pelaksanaannya, BKPSDM Sumenep telah memprofil 380 ASN dari berbagai perangkat daerah. Jumlah itu terdiri atas 142 pejabat administrator dan 238 pejabat pengawas. Tahap selanjutnya akan segera digelar dengan target 400 ASN.
“ProASN adalah wujud keseriusan pemerintah dalam membangun aparatur yang profesional dan berdaya saing. Kami berharap seluruh peserta memanfaatkan momentum ini untuk mengenali potensi diri, sekaligus menjadikannya motivasi dalam meningkatkan kompetensi ke depan,” pungkas Arif Firmanto.
“Modernisasi birokrasi hanya dapat berjalan apabila seluruh ASN memiliki integritas, kompetensi, dan semangat meningkatkan kemampuan diri,” jelasnya.
Pada tahap pertama pelaksanaannya, BKPSDM Sumenep telah memprofil 380 ASN dari berbagai perangkat daerah. Jumlah itu terdiri atas 142 pejabat administrator dan 238 pejabat pengawas. Tahap selanjutnya akan segera digelar dengan target 400 ASN.
“ProASN adalah wujud keseriusan pemerintah dalam membangun aparatur yang profesional dan berdaya saing. Kami berharap seluruh peserta memanfaatkan momentum ini untuk mengenali potensi diri, sekaligus menjadikannya motivasi dalam meningkatkan kompetensi ke depan,” pungkas Arif Firmanto.
(*)
