- Bappeda Sumenep menyusun RAD-PG 2025–2029 sebagai pedoman pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
- Tantangan distribusi antarpulau dan disparitas harga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
- Penguatan PAD dan stabilitas daya beli masyarakat turut didorong untuk menjaga fondasi ekonomi daerah.
Repetisi.net - Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempercepat langkah pengendalian inflasi dan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda strategis tahun 2025.
Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029 yang menjadi pedoman lintas sektor untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan bergizi bagi masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai instansi untuk menjaga stabilitas harga dan akses pangan.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sistem pangan dan distribusinya,”ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat inflasi provinsi hingga Mei 2025 berada di angka 1,22 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat inflasi provinsi hingga Mei 2025 berada di angka 1,22 persen.
Meski relatif stabil, Arif mengingatkan bahwa Sumenep tetap harus waspada karena tantangan geografis, terutama ketergantungan logistik antarpulau yang sering menimbulkan ketimpangan harga komoditas pangan.
Ia menjelaskan bahwa kelompok pangan masih menjadi penyumbang inflasi utama di Sumenep. Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan pembenahan rantai distribusi menjadi fokus Bappeda.
Ia menjelaskan bahwa kelompok pangan masih menjadi penyumbang inflasi utama di Sumenep. Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan pembenahan rantai distribusi menjadi fokus Bappeda.
“Bappeda menginisiasi sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti DKPP dan Dinas Kesehatan, agar program pangan bergizi tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi seluruh masyarakat,”tuturnya.
Selain mengatasi disparitas harga antara daratan dan kepulauan, Bappeda juga mendorong penguatan struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
“Jika daya beli masyarakat tetap stabil dan kekuatan fiskal daerah terjaga, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,”kata Arif Firmanto.
(*)
