REPETISI.NET - SUMENEP – Website resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, sumenepkab.go.id, kini tengah menjadi sorotan publik.
Pasalnya, portal informasi dengan domain resmi sumenepkab.go.id tersebut terpantau menayangkan iklan komersial dari Google AdSense.
Keberadaan iklan di situs pelat merah ini dinilai tidak lazim. Sebagai media informasi publik, website pemerintah seharusnya berfokus pada penyajian program kerja dan kegiatan daerah tanpa intervensi konten komersial.
Hal ini memicu pertanyaan kritis dari masyarakat. Sebab, seluruh biaya pengembangan hingga pemeliharaan situs tersebut sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi website tersebut kini dianggap telah bertransformasi menyerupai media berita milik korporasi swasta. Padahal, statusnya adalah kanal komunikasi resmi negara yang bersifat non-profit.
"Jika sudah ada iklan, berarti ada pendapatan. Masalahnya, apakah hasil itu masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sumenep?" ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Publik menduga pemasangan iklan AdSense ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini memicu spekulasi mengenai transparansi pengelolaan dana yang dihasilkan dari klik tayang iklan tersebut.
Masyarakat juga mempertanyakan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumenep. Muncul kekhawatiran adanya pembiaran terhadap praktik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara pribadi.
"Kalau uangnya masuk kantong pribadi, Kominfo harus bertanggung jawab," tegas sumber tersebut menambahkan.
Hingga saat ini, publik berharap Pemkab Sumenep segera menertibkan penggunaan website resmi mereka. Hal ini penting demi menjaga marwah institusi pemerintah sebagai pemberi teladan yang baik bagi masyarakat.
Penertiban ini dianggap mendesak mengingat seluruh subdomain lain di bawah domain sumenepkab.go.id justru terpantau tertib tanpa iklan. Publik menunggu kejelasan status pendapatan iklan yang telah menguap selama ini.
Keberadaan iklan di situs pelat merah ini dinilai tidak lazim. Sebagai media informasi publik, website pemerintah seharusnya berfokus pada penyajian program kerja dan kegiatan daerah tanpa intervensi konten komersial.
Hal ini memicu pertanyaan kritis dari masyarakat. Sebab, seluruh biaya pengembangan hingga pemeliharaan situs tersebut sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi website tersebut kini dianggap telah bertransformasi menyerupai media berita milik korporasi swasta. Padahal, statusnya adalah kanal komunikasi resmi negara yang bersifat non-profit.
"Jika sudah ada iklan, berarti ada pendapatan. Masalahnya, apakah hasil itu masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sumenep?" ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Publik menduga pemasangan iklan AdSense ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini memicu spekulasi mengenai transparansi pengelolaan dana yang dihasilkan dari klik tayang iklan tersebut.
Masyarakat juga mempertanyakan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumenep. Muncul kekhawatiran adanya pembiaran terhadap praktik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara pribadi.
"Kalau uangnya masuk kantong pribadi, Kominfo harus bertanggung jawab," tegas sumber tersebut menambahkan.
Hingga saat ini, publik berharap Pemkab Sumenep segera menertibkan penggunaan website resmi mereka. Hal ini penting demi menjaga marwah institusi pemerintah sebagai pemberi teladan yang baik bagi masyarakat.
Penertiban ini dianggap mendesak mengingat seluruh subdomain lain di bawah domain sumenepkab.go.id justru terpantau tertib tanpa iklan. Publik menunggu kejelasan status pendapatan iklan yang telah menguap selama ini.
(*)
