masukkan script iklan disini
REPETISI.NET - SUMENEP — Ucapan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, memicu gelombang kritik warganet. Dalam rapat penetapan titik impas harga tembakau di aula Arya Wiraraja, Rabu (13/08/2025), Fauzi menyebut petani sebagai kelompok penyumbang angka kemiskinan di Sumenep.
“Begini, pada saat cuaca ini tidak menentu, maka kami khawatir petani ini mengeluarkan modal, bertani, rugi. Yang kami khawatirkan begitu merugi, ini kan bisa saja muncul orang miskin baru,” kata Fauzi.
Pernyataan itu segera jadi bahan perbincangan. Rekaman ucapan Fauzi viral setelah diunggah akun Instagram @kangeanesia dan diserbu komentar warganet. Postingan tersebut mendapat hampir 500 komentar, mayoritas bernada sinis.
Seorang warganet menulis dengan nada pedas:
"keahlian pemerintah tidak bikin rakyat sejahtera, tapi nyalahin rakyat."
Komentar lain datang dari akun @nuriya12_:
“Selama nunggu kode, makan apa petaninya pak? Saran ya pak, tolong kurangi event-event yang gak bermanfaat.”
Ada pula komentar dari akun @nurulhasanahansari yang menuding pemerintah kurang memberi solusi konkret.
Ada pula komentar dari akun @nurulhasanahansari yang menuding pemerintah kurang memberi solusi konkret.
“Petani emang kerjaannya menanam lah.. kalau mau nanam aja harus nunggu kode petani mau kerja apa.. sediakan pupuk dan bibit yg berkualitas, yg murah mudah dijangkau petani saja. Kasi petani solusi bukan cuma kode-kode..”
Tembakau sendiri merupakan komoditas unggulan Sumenep. Namun, hasilnya tidak tercatat dalam indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur pendapatan masyarakat. Fauzi beralasan, meski harga tembakau tinggi, keuntungan petani tak serta-merta mendongkrak perekonomian desa.
“Pada saat misalnya uang saving yang dia punya habiskan untuk bertani, tiba-tiba panennya gagal, ini yang kami khawatirkan dari awal,” ujar Fauzi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata Fauzi, sudah mengimbau agar petani menunda menanam tembakau sambil menunggu arahan. Namun, sebagian petani tetap memilih menanam dengan perhitungan mereka sendiri.
“Makanya, kita wanti-wanti agar mereka tidak tanam sebelum kami kasih kode. Tapi petani kan punya keyakinan sendiri,” ucap Fauzi.
Ucapan itu dianggap menyudutkan petani, kelompok yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi desa. Kritik publik di media sosial menunjukkan jurang antara kebijakan elit pemerintah daerah dengan realitas lapangan. Alih-alih menyalahkan petani, warganet menuntut kebijakan yang berpihak, seperti ketersediaan pupuk, bibit murah, dan sistem perlindungan harga.
Tembakau sendiri merupakan komoditas unggulan Sumenep. Namun, hasilnya tidak tercatat dalam indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur pendapatan masyarakat. Fauzi beralasan, meski harga tembakau tinggi, keuntungan petani tak serta-merta mendongkrak perekonomian desa.
“Pada saat misalnya uang saving yang dia punya habiskan untuk bertani, tiba-tiba panennya gagal, ini yang kami khawatirkan dari awal,” ujar Fauzi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata Fauzi, sudah mengimbau agar petani menunda menanam tembakau sambil menunggu arahan. Namun, sebagian petani tetap memilih menanam dengan perhitungan mereka sendiri.
“Makanya, kita wanti-wanti agar mereka tidak tanam sebelum kami kasih kode. Tapi petani kan punya keyakinan sendiri,” ucap Fauzi.
Ucapan itu dianggap menyudutkan petani, kelompok yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi desa. Kritik publik di media sosial menunjukkan jurang antara kebijakan elit pemerintah daerah dengan realitas lapangan. Alih-alih menyalahkan petani, warganet menuntut kebijakan yang berpihak, seperti ketersediaan pupuk, bibit murah, dan sistem perlindungan harga.
(*)
