REPETISI.NET - SUMENEP - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi mengundangkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Peraturan ini hadir untuk menggantikan regulasi lama, yaitu Permen PANRB Nomor 27 Tahun 2018, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi saat ini.
Sebagai bagian dari penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan, pemahaman terhadap regulasi baru ini sangat krusial, khususnya bagi lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep beserta jajaran aparatur sipil negara di daerah. Langkah ini diambil demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep, melalui penyediaan SDM yang kompeten, profesional, dan memiliki kejelasan dalam pengembangan karier.
Poin-Poin Penting Berdasarkan Pasal-Pasal Peraturan
1. Ketentuan Umum & Status Jabatan (Pasal 1 & Pasal 2)
Definisi (Pasal 1): Mengatur batasan operasional mengenai aparatur, di mana Jabatan Fungsional ini berfokus pada tugas dan ruang lingkup pengelolaan di bidang pemilihan umum, dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Status Karier (Pasal 2): Menegaskan secara hukum bahwa Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum merupakan jabatan karier PNS. Hal ini memberikan jaminan kepastian karier yang jelas bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep.
2. Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Rumpun Jabatan (Pasal 3 - Pasal 6)
Kedudukan (Pasal 3): Pejabat Fungsional ini berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Kesekretariatan KPU dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi.
Rumpun Jabatan (Pasal 4): Masuk ke dalam klasifikasi atau rumpun manajemen.
Kategori dan Jenjang (Pasal 5): Merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian yang dibagi menjadi 4 jenjang, yaitu Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
3. Tugas Jabatan dan Pembagian Ruang Lingkup (Pasal 7)
Pasal 7 mengatur bahwa tugas utama jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan pemilu, yang dibagi berdasarkan tahapan pemilu (sebelum, saat, dan setelah penyelenggaraan) dengan rincian kompetensi:
Ahli Pertama: Fokus pada identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi.
Ahli Muda: Menganalisis data/informasi serta menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan pemilu.
Ahli Madya: Merumuskan rekomendasi teknis dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemilu.
Ahli Utama: Merumuskan rekomendasi strategis, menyusun grand design & road map, serta mengembangkan inovasi kelembagaan dan sinergi nasional.
4. Pedoman Perhitungan Kebutuhan Formasi (Pasal 8)
Indikator Kebutuhan (Pasal 8 ayat 1): Penentuan jumlah kebutuhan PNS dalam jabatan ini dihitung berdasarkan cakupan daerah pemilihan, jumlah pemilih, luas wilayah kerja, letak geografis, serta kelas atau tipe unit kerja penyelenggara. Karakteristik wilayah kepulauan seperti di Kabupaten Sumenep tentu menjadi variabel penting dalam perhitungan formasi ini.
Syarat Mutlak (Pasal 8 ayat 3): Pengangkatan ke dalam jabatan ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU setelah mendapat persetujuan Menteri.
5. Persyaratan Pengangkatan (Pasal 9 - Pasal 12)
Pengangkatan dapat dilakukan melalui tiga jalur (Pasal 9):
Pengangkatan Pertama (Pasal 10): Harus berstatus PNS, memiliki predikat kinerja minimal "Baik" dalam 1 tahun terakhir, serta berijazah minimal S-1/D-IV untuk Ahli Pertama atau S-3 untuk Ahli Muda.
Perpindahan dari Jabatan Lain (Pasal 11): Mewajibkan kelulusan uji kompetensi, memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan pemilu minimal 2 tahun (dapat dipertimbangkan menjadi 1 tahun dalam kondisi penataan birokrasi), memiliki predikat kinerja minimal "Baik" dalam 2 tahun terakhir, dan memperhatikan batas usia maksimal.
Promosi (Pasal 12): Dilakukan untuk kenaikan jenjang jabatan atau promosi dari jabatan lain, dengan syarat kelulusan uji kompetensi serta predikat kinerja bernilai "Sangat Baik" dalam 2 tahun terakhir (untuk promosi jabatan) atau "Baik" dalam 1 tahun terakhir (untuk kenaikan jenjang).
6. Mekanisme Pengangkatan & Pemberhentian (Pasal 13 & Pasal 14)
Kewenangan Pengangkatan (Pasal 13): Jenjang Pertama, Muda, dan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan PyB, sedangkan jenjang Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis terkait.
Pemberhentian & Pengangkatan Kembali (Pasal 14): Mengatur klausul pemberhentian karena mengundurkan diri, tugas belajar, atau ditugaskan penuh pada jabatan struktur/lain. Pegawai yang diberhentikan karena alasan tersebut dapat diangkat kembali dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki.
7. Pengelolaan Kinerja & Insentif Angka Kredit (Pasal 15)
Evaluasi Kinerja (Pasal 15 ayat 2): Predikat kinerja berkorelasi langsung dan dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
Bonus Angka Kredit (Pasal 15 ayat 3 & 4): Diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat apabila PNS memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, atau selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, konflik, dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Aturan kawasan 3T ini menjadi poin penjelasan hukum yang sangat relevan bagi beberapa wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.
8. Pengembangan Kompetensi & Kenaikan Pangkat (Pasal 16 & Pasal 17)
Kewajiban Kompetensi (Pasal 16): Wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan meliputi aspek teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Kenaikan Pangkat Istimewa (Pasal 17 ayat 3): PNS yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
9. Instansi Pembina & Organisasi Profesi (Pasal 18 & Pasal 19)
Tugas Setjen KPU (Pasal 18): Secara hukum menetapkan Sekretariat Jenderal KPU sebagai instansi pembina dengan berbagai tugas spesifik, termasuk menyusun standar kompetensi, pedoman formasi, pelatihan, dan menyelenggarakan uji kompetensi yang berlaku secara nasional bagi seluruh satker termasuk KPU Kabupaten Sumenep.
Organisasi Profesi (Pasal 19): Mewajibkan pembentukan organisasi profesi yang harus difasilitasi oleh instansi pembina dan dilaksanakan paling lama 5 tahun sejak peraturan ini diundangkan.
10. Ketentuan Penutup (Pasal 20 - Pasal 22)
Pasal 21: Menegaskan pemidanaan hukum administratif berupa pencabutan Permen PANRB Nomor 27 Tahun 2018.
Pasal 22: Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.
Kesimpulan dan Aspek Penjelasan Hukum
Melalui rincian pasal-pasal di atas, Permen PANRB No. 2 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum yang jauh lebih komprehensif dibandingkan aturan sebelumnya.
Sosialisasi regulasi ini penting dilakukan agar para aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Kabupaten Sumenep, dapat memahami hak, kewajiban, serta peluang pengembangan karier mereka.
Regulasi ini memperketat standarisasi kompetensi berbasis kinerja, sekaligus memberikan ruang perlindungan karier dan insentif yang adil bagi para penata kelola pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia.
(*)
