- Pemkab Sumenep memfasilitasi kepulangan santri ke Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo melalui transportasi laut.
- Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo berkomitmen melanjutkan program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap santri kepulauan.
- Penggunaan istilah "gratis" dikritik karena dinilai mengaburkan fakta bahwa anggaran tersebut berasal dari uang rakyat (APBD).
SUMENEP - REPETISI.NET - Kabupaten Sumenep kembali riuh dengan berita seremoni pelepasan santri yang hendak kembali ke pondok pesantren.
Di balik keriuhan tersebut, terselip narasi "gratis" yang terus diproduksi sebagai jualan utama kebijakan pemerintah daerah.
Dan itu membuat telinga publik terusik. Kenapa kata "gratis" selalu disalahgunakan untuk kepentingan politik?
Padahal, setiap kebijakan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak pantas dilabeli dengan kata "Gratis".
"Gratis" seolah-olah menempatkan Pemkab Sumenep sebagai pemilik uang rakyat dan pemberi sedekah/bantuan, padahal itu adalah kewajiban yang memang harus dilakukan. Tidak dilakukan, maka berdosa.
Pemkab Sumenep seharusnya lebih pandai dalam berbahasa dan mencari kosakata yang benar dalam setiap kebijakan yang digulirkan dan ditebar ke media.
Narasi yang dibangun mestinya jujur: bahwa ini adalah uang rakyat dan memang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat.
Tidak ada kata gratis, karena pada akhirnya tetap rakyatlah yang membayar, dikumpulkan lewat pajak atau retribusi.
Program Balik Gratis Santri Sumenep ke Pondok memang sangat dirasakan manfaatnya oleh para santri.
Tidak ada kata gratis, karena pada akhirnya tetap rakyatlah yang membayar, dikumpulkan lewat pajak atau retribusi.
Program Balik Gratis Santri Sumenep ke Pondok memang sangat dirasakan manfaatnya oleh para santri.
Koordinator Pengurus Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah (IKSASS) Rayon Sapudi, Putra Mahrus Ali, menyampaikan apresiasinya.
“Kami Pengurus Rayon IKSASS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumenep dan wabup atas subsidi kapal gratis transportasi laut untuk melaksanakan balik jemaah kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo,” ujarnya dalam sebuah media.
Merespons hal tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran perjalanan balik ke pondok pesantren.
“Pemerintah ingin memastikan tidak ada santri yang tertunda kembali ke pondok hanya karena kendala biaya transportasi,” terangnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga memastikan bahwa tahun depan program serupa akan dilanjutkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga kepulauan yang terkendala akses.
“Program ini adalah bentuk kepedulian kami kepada para santri, khususnya yang berasal dari kepulauan, agar mereka bisa kembali ke pondok dengan aman dan tanpa biaya terbebani,” terangnya.
Namun, di balik semua retorika tersebut, publik harus tetap kritis. Harusnya Pemkab Sumenep memposisikan diri sebagai pengelola yang mengembalikan hak masyarakat Sumenep secara tepat sasaran.
Menggunakan diksi yang tepat akan mendidik masyarakat bahwa pemerintah hanyalah perantara.
Prinsip dasar ekonomi publik harus dikembalikan pada jalurnya. Segala fasilitas yang ada berasal dari rakyat kembali ke rakyat.
(*)
“Kami Pengurus Rayon IKSASS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumenep dan wabup atas subsidi kapal gratis transportasi laut untuk melaksanakan balik jemaah kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo,” ujarnya dalam sebuah media.
Merespons hal tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran perjalanan balik ke pondok pesantren.
“Pemerintah ingin memastikan tidak ada santri yang tertunda kembali ke pondok hanya karena kendala biaya transportasi,” terangnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga memastikan bahwa tahun depan program serupa akan dilanjutkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga kepulauan yang terkendala akses.
“Program ini adalah bentuk kepedulian kami kepada para santri, khususnya yang berasal dari kepulauan, agar mereka bisa kembali ke pondok dengan aman dan tanpa biaya terbebani,” terangnya.
Namun, di balik semua retorika tersebut, publik harus tetap kritis. Harusnya Pemkab Sumenep memposisikan diri sebagai pengelola yang mengembalikan hak masyarakat Sumenep secara tepat sasaran.
Menggunakan diksi yang tepat akan mendidik masyarakat bahwa pemerintah hanyalah perantara.
Prinsip dasar ekonomi publik harus dikembalikan pada jalurnya. Segala fasilitas yang ada berasal dari rakyat kembali ke rakyat.
(*)
