SUMENEP - Beberapa hari yang lalu, Bupati Sumenep tegas berkata di sebuah media bernama beritajatim.com (11/05/2026):
"Jangan berpikir merumahkan dulu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Solusinya, harus menaikkan pendapatan asli daerah (PAD)".
Ya, Bupati Sumenep tidak ingin merumahkan PPPK Waktu.
Ia ingin menaikkan PAD.
Alasannya, karena tidak ingin merumahkan PPPK paruh waktu.
Lalu, dalam media itu juga, jika PAD tidak naik maka TPP ASN terancam.
Tentu saja niat Bupati yang menggebu-gebu ingin menaikkan PAD patut mendapatkan apresiasi, walau alasannya cuma ingin PPPK Paruh Waktu tidak dirumahkan.
Ya, terkesan ada nuansa politik di sini, tapi tak apalah.
Yang penting ada semangatnya dulu.
Ketimbang kenaikan PAD dari tahun ke tahun seperti jalan di tempat.
Padahal, jika Bupati Sumenep tahu (sangat yakin dia tahu) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat krusial bagi sebuah kabupaten.
Ya bisa untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kemandirian fiskal guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
Tapi, alih-alih berpikir menaikkan derajat IKF (Indeks Kemandirian fiskal) Kabupaten Sumenep atau mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat atau mensejahterakan penduduk Sumenep yang jumlahnya 1 juta lebih dengan pembangunan-pembangunan, atau membangun untuk meningkatkan derajat Sumenep.
Bupati Sumenep justru memilih menyelamatkan PPPK Paruh Waktu yang jumlah sekitar hanya 5 ribu lebih menjadi tema utama untuk menaikkan PAD.
Wajar jika kemudian ada pertanyaan:
Kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya semangat menaikkan PAD itu ada?
Bukankah kemajuan Kabupaten Sumenep dengan menggencarkan pembangunan di segala sektor itu lebih layak untuk diperjuangkan?
Jika sejak sebelumnya semangat membangun itu ada dan menggebu-gebu, maka secara otomatis PAD Sumenep meningkat, dan secara otomatis juga PPPK Paruh Waktu bisa terselematkan.
Apakah pemikiran semacam itu tidak pernah ada?
Ada semacam anomali cara berpikir di sini.
Seolah-olah jika PPPK Paruh Waktu tidak terselamatkan atau dirumahkan maka Sumenep akan runtuh, Sumenep akan bubar.
Atau jangan-jangan ini semacam cara Bupati Sumenep menekan para OPD penghasil yang kerjanya santai agar lebih giat, kreatif dan inovatif lagi bekerja?
Mungkin saja, tapi entahlah.
Berita di media itu menghadirkan banyak prasangka, tapi apakah Bupati Sumenep peduli?
Apapun yang terjadi menaikkan PAD Sumenep 2026 menjadi harga mati.
Dan seharusnya Bupati Sumenep memilih tema Sumenep secara utuh sebagai alasan menaikkan PAD.
Bukan sekadar menyelamatkan PPPK Paruh Waktu agar tidak dirumahkan.
Karena penduduk Sumenep bukan hanya PPPK Paruh Waktu.
(*)
