- Realisasi PAD Kabupaten Sumenep tahun 2025 mencapai Rp382,71 miliar, melampaui target awal sebesar Rp322,859 miliar.
- Sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) serta opsen kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar kenaikan pendapatan.
- Bapenda Sumenep melakukan review besar-besaran untuk menyusun target 2026 yang lebih progresif dan realistis.
REPETISI.NET - SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor keuangan daerah pada penghujung tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyentuh angka Rp382,71 miliar.
Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp322,859 miliar, atau terealisasi hingga 118,56 persen.
Kepala Bapenda Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, mengungkapkan bahwa tren positif ini terjadi di hampir seluruh komponen penerimaan daerah.
Pencapaian ini pun akan dijadikan pijakan strategis untuk menyiapkan lonjakan PAD yang lebih besar pada tahun 2026 mendatang.
“Dari target Rp322 miliar, realisasinya Rp382 miliar. Artinya capaian kita sudah melampaui 118,56 persen,” ujar pria yang akrab disapa Dian tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (04/03/2026).
Meski mencetak angka fantastis, Dian menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin cepat berpuas diri dengan hasil yang ada.
Menurutnya, realisasi yang jauh melampaui target justru menjadi indikator penting untuk mengevaluasi proyeksi di masa depan.
“Kalau capaian sudah melampaui berarti bisa jadi targetnya yang terlalu rendah. Maka di 2026 kami menginginkan adanya review ulang terhadap target,” tegasnya.
Secara terperinci, pajak daerah menyumbang Rp106,751 miliar atau 117,13 persen dari target awal Rp91,136 miliar.
Sektor retribusi daerah juga mencatatkan angka impresif sebesar Rp247,779 miliar, setara 119,36 persen dari target Rp207,597 miliar.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp14,229 miliar atau 101,12 persen.
Sektor lain-lain pendapatan yang sah bahkan meroket hingga 130 persen dengan nilai Rp14,031 miliar.
Dari sisi sektoral, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi primadona dengan sumbangan Rp33 miliar.
Cakupan PBJT ini meliputi pajak makan minum, tenaga listrik, perhotelan, hingga jasa parkir di wilayah Sumenep.
Sektor kendaraan juga tak kalah kuat, di mana opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyumbang Rp31,9 miliar.
Sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB) mencatatkan angka Rp22 miliar. Jika digabungkan, keduanya menyumbang hampir Rp54 miliar.
Di sisi lain, PBB-P2 terealisasi Rp7,241 miliar dan BPHTB mencapai Rp11,47 miliar.
Dian menjelaskan bahwa grafik penerimaan PAD Sumenep konsisten naik sejak tahun 2022 berdasarkan perhitungan internal.
Melihat pola tersebut, Pemkab menilai masih ada ruang fiskal yang luas untuk dioptimalkan kembali.
Proses penghitungan ulang target 2026 kini tengah digodok bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diambil guna memastikan proyeksi anggaran tahun depan benar-benar mencerminkan potensi riil yang ada di lapangan.
“Kami melihat algoritma dari 2022 sampai 2025 itu naik terus. Jadi kami yakin target 2026 bisa lebih optimal lagi," tutupnya.
(*)
