Langkah Pengawasan DPRD Sumenep pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinilai Terlambat

REPETISI.NET - SUMENEP – Kinerja DPRD Kabupaten Sumenep kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Langkah para wakil rakyat yang baru menyatakan sikap untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap terlambat dan hanya bersifat reaktif setelah munculnya berbagai keluhan.

Kritik tersebut mencuat usai Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, memberikan pernyataan pers terkait keprihatinannya atas kualitas makanan di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, fungsi pengawasan seharusnya melekat sejak awal program tersebut digulirkan oleh Pemerintah Pusat.

Zainal Arifin mengakui telah menerima laporan mengenai kualitas hidangan yang tidak layak konsumsi. Ia menyebutkan adanya indikasi ketidakberesan dalam penyajian menu gizi untuk para siswa di wilayah Sumenep.

“Dikabarkan di sejumlah SPPG yang menyajikan menu MBG kepada siswa, telurnya busuk, nasinya terasa basi, dan sebagainya. Artinya sajiannya dikeluhkan tidak layak,” ujar H. Zainal pada Rabu (11/3/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan positif untuk meningkatkan kualitas SDM peserta didik. Namun, ia menyayangkan jika implementasi di lapangan tidak terjaga dengan baik.

Meski saat ini anggota dewan sedang menjalani masa reses dan suasana bulan Ramadan, Zainal berjanji akan segera turun ke lapangan. Pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah agenda reses berakhir.

“Setelah reses saya pastikan akan menggandeng pimpinan dan anggota komisi terkait untuk sidak ke semua MBG yang ada di Kabupaten Sumenep. Saya sudah mengantongi beberapa data MBG yang nakal,” tegasnya.

Rencana pengawasan ini nantinya akan membagi tugas antar komisi. Komisi IV akan berfokus pada aspek pemenuhan gizi, sedangkan Komisi III bertugas memeriksa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Langkah tersebut diambil karena adanya laporan bahwa mayoritas lokasi pelaksanaan MBG di Sumenep belum mengantongi izin IPAL yang memadai. Hal ini dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekitar tempat pengolahan.

“Ada beberapa laporan dari masyarakat bahwa MBG yang ada di Kabupaten Sumenep ini 90 persen tidak ada IPAL-nya. Maka itu perlu kita lakukan sidak ke MBG-MBG yang ada di Kabupaten Sumenep,” jelas Zainal.

Jika ditemukan pelanggaran administratif, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sumenep agar diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Terkait isu keracunan massal, ia mengaku belum mendapatkan laporan di wilayahnya.

“Saya sebagai Ketua DPRD belum tahu bahwa ada siswa ataupun penerima manfaat dari MBG itu keracunan. Tapi kalau misalnya saya tahu persis ada korbannya, kalau misalnya sudah dilaporkan penegak hukum diam, saya akan turun tangan dalam hal itu,” terangnya.

Zainal juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan kejanggalan. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik agar program nasional ini berjalan sesuai harapan.

“Saya pastikan turun tangan mewakili rakyat Kabupaten Sumenep,” imbuh pria yang menjabat sebagai Wakabid Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Sumenep tersebut.

Namun, sikap proaktif yang baru muncul ini memicu asumsi publik bahwa dewan kurang memahami fungsi pengawasan yang melekat. Pengawasan seharusnya dilakukan sejak proses awal, bukan menunggu adanya masalah atau data "nakal" terlebih dahulu.

Rakyat berharap DPRD Sumenep mampu bekerja lebih preventif dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah. Hal ini penting agar hak-hak masyarakat atas makanan bergizi dan lingkungan yang bersih dapat terpenuhi secara maksimal tanpa menunggu laporan kerusakan terlebih dahulu.

(*)