- Dugaan pengadaan seragam ASN Sumenep yang tidak melibatkan UMKM lokal memicu kritik tajam dari masyarakat dan aktivis.
- Kepala Diskoperindag Sumenep dituding melakukan pencitraan melalui kegiatan blusukan untuk meredam isu miring tersebut.
- Transparansi data pengadaan sangat dinantikan karena dianggap mencederai visi Bupati terkait pemberdayaan pengrajin lokal.
Implementasi Pengadaan Seragam ASN Sumenep Diduga Cederai Visi Bupati dan Abaikan Pengrajin Batik Lokal
REPETISI.NET - SUMENEP – Isu miring mengenai pengadaan seragam ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep kini menjadi topik hangat yang diperbincangkan warga di berbagai sudut kota hingga ke warung-warung kopi.
Dugaan bahwa proyek tersebut tidak memberdayakan UMKM lokal memicu gelombang tanya dari publik yang menuntut penjelasan terbuka dari otoritas terkait.
Masyarakat menilai, kebenaran atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak harus disampaikan secara jujur kepada khalayak.
"Sepintar apapun menyimpan, pada akhirnya Tuhan akan membongkarnya, jadi jangan main-main dengan Tuhan," demikian komentar yang berkembang di tengah publik.
Namun, narasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan sangkaan yang memerlukan klarifikasi resmi agar persoalan menjadi terang benderang.
Publik meminta Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumenep untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan.
Berdasarkan laporan teropongindonesianews.com (24/01/2026), pejabat terkait justru terlihat intens membangun citra melalui berbagai pemberitaan dan aksi blusukan, bahkan di luar jam kerja.
Langkah tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya membentuk opini publik demi meredam kritik yang semakin menguat belakangan ini.
Sejumlah pihak mencurigai manuver tersebut sebagai taktik menutupi persoalan dengan narasi seolah-olah pihak dinas telah berpihak pada UMKM lokal.
Aktivis Muda Sumenep, Asmuni, turut angkat bicara mengenai fenomena pencitraan yang dilakukan oleh Kepala Diskoperindag, Moh. Ramli.
“Gara-gara isu seragam ASN makin ramai, Moh. Ramli, sibuk cari panggung pencitraan,” ujar Asmuni pada Sabtu (24/1/2026).
Ia menegaskan bahwa sekuat apa pun pencitraan dibangun, hal itu tidak akan bisa menutupi inti persoalan yang sedang dipertanyakan oleh masyarakat luas.
Asmuni mendesak agar data pengadaan seragam ASN segera dibuka secara transparan ke ruang publik tanpa ada yang disembunyikan.
“Ayolah buka datanya secara transparan soal seragam ASN itu. Jangan cuma pencitraan ke sana kemari. Audiensi sudah dilakukan teman-teman, tapi data juga enggan diberikan. Takut kenapa?” sindir Asmuni.
Ia menambahkan, kebocoran informasi mengenai dugaan permainan dalam proyek ini disinyalir membuat pihak-pihak yang terlibat mulai merasa panik.
Dugaan pengambilan kain batik dari luar daerah dianggap sangat memalukan sekaligus mencederai visi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Padahal, program seragam ASN ini awalnya digadang-gadang sebagai penguat identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi pengrajin lokal di Sumenep.
Secara regulasi, kebijakan ini didasari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Busana Budaya Keraton dan Busana Khas Sumenep.
Kini, implementasi aturan tersebut dipertanyakan karena diduga menyimpang dari semangat awal pemberdayaan pelaku usaha kecil di daerah sendiri.
Sikap tertutup dari instansi terkait hanya akan memperpanjang polemik dan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.
Namun, narasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan sangkaan yang memerlukan klarifikasi resmi agar persoalan menjadi terang benderang.
Publik meminta Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumenep untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan.
Berdasarkan laporan teropongindonesianews.com (24/01/2026), pejabat terkait justru terlihat intens membangun citra melalui berbagai pemberitaan dan aksi blusukan, bahkan di luar jam kerja.
Langkah tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya membentuk opini publik demi meredam kritik yang semakin menguat belakangan ini.
Sejumlah pihak mencurigai manuver tersebut sebagai taktik menutupi persoalan dengan narasi seolah-olah pihak dinas telah berpihak pada UMKM lokal.
Aktivis Muda Sumenep, Asmuni, turut angkat bicara mengenai fenomena pencitraan yang dilakukan oleh Kepala Diskoperindag, Moh. Ramli.
“Gara-gara isu seragam ASN makin ramai, Moh. Ramli, sibuk cari panggung pencitraan,” ujar Asmuni pada Sabtu (24/1/2026).
Ia menegaskan bahwa sekuat apa pun pencitraan dibangun, hal itu tidak akan bisa menutupi inti persoalan yang sedang dipertanyakan oleh masyarakat luas.
Asmuni mendesak agar data pengadaan seragam ASN segera dibuka secara transparan ke ruang publik tanpa ada yang disembunyikan.
“Ayolah buka datanya secara transparan soal seragam ASN itu. Jangan cuma pencitraan ke sana kemari. Audiensi sudah dilakukan teman-teman, tapi data juga enggan diberikan. Takut kenapa?” sindir Asmuni.
Ia menambahkan, kebocoran informasi mengenai dugaan permainan dalam proyek ini disinyalir membuat pihak-pihak yang terlibat mulai merasa panik.
Dugaan pengambilan kain batik dari luar daerah dianggap sangat memalukan sekaligus mencederai visi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Padahal, program seragam ASN ini awalnya digadang-gadang sebagai penguat identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi pengrajin lokal di Sumenep.
Secara regulasi, kebijakan ini didasari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Busana Budaya Keraton dan Busana Khas Sumenep.
Kini, implementasi aturan tersebut dipertanyakan karena diduga menyimpang dari semangat awal pemberdayaan pelaku usaha kecil di daerah sendiri.
Sikap tertutup dari instansi terkait hanya akan memperpanjang polemik dan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.
(*)
