REPETISI.NET - SUMENEP - Strategi pariwisata Sumenep 2026 kini menjadi sorotan tajam setelah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar Sumenep) menetapkan target kunjungan wisatawan sebesar 1,9 juta orang.
Meski pertumbuhan tren kunjungan dinilai stabil, ketergantungan pada kalender event pariwisata tanpa pembenahan fasilitas dasar di objek wisata unggulan seperti Pantai Lombang, Pantai Slopeng, dan Asta Tinggi dinilai sebagai langkah yang berisiko dan kurang substansial bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Sumenep memang telah menyiapkan "amunisi" berupa 110 agenda wisata yang tersebar dari wilayah daratan hingga kepulauan sepanjang tahun 2026.
Namun, langkah ini segera mendapat catatan kritis dari bangku legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami'oeddin, menilai kenaikan target kunjungan harus diiringi dengan pembenahan tata kelola pariwisata secara menyeluruh.
Meski pertumbuhan tren kunjungan dinilai stabil, ketergantungan pada kalender event pariwisata tanpa pembenahan fasilitas dasar di objek wisata unggulan seperti Pantai Lombang, Pantai Slopeng, dan Asta Tinggi dinilai sebagai langkah yang berisiko dan kurang substansial bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Sumenep memang telah menyiapkan "amunisi" berupa 110 agenda wisata yang tersebar dari wilayah daratan hingga kepulauan sepanjang tahun 2026.
Namun, langkah ini segera mendapat catatan kritis dari bangku legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami'oeddin, menilai kenaikan target kunjungan harus diiringi dengan pembenahan tata kelola pariwisata secara menyeluruh.
"Salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur dan menambah fasilitas pendukung di lokasi wisata," tegasnya dikutip dari Tribun Madura (5/01/2026).
Senada dengan pihak DPRD, suara skeptis juga muncul dari masyarakat lokal. Fokus pemerintah yang dianggap terlalu "haus" akan seremoni event tahunan dikhawatirkan mengaburkan esensi penjualan potensi wisata itu sendiri. Seorang warga menyampaikan kritik pedas agar pemerintah tidak terjebak dalam rutinitas yang dangkal.
"Event itu penting. Tapi kalau yang dijual itu tidak menarik, ya buat apa juga ada event," cetusnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah sudah memahami bahwa Pantai Lombang, Pantai Slopeng, serta kawasan wisata religi Asta Tinggi adalah magnet utama, maka pengembangan tiga lokasi tersebut harus dijadikan titik fokus, dan dilakukan secara maksimal secara profesional.
Keterlibatan pihak ketiga dalam pembuatan master plan pembangunan dianggap mendesak agar proyek yang dihasilkan tidak bersifat temporer atau asal-asalan.
Jangan sampai masyarakat yang dituntut patuh bayar pajak hanya disuguhi perbaikan kosmetik. Disbudporapar Sumenep dituntut bekerja lebih ekstra dan mempublikasikan hasil perbaikan sarana-prasarana secara transparan ke media.
Masyarakat menuntut bukti otentik, bukan sekadar klaim sepihak. Jangan sampai narasi perbaikan hanya berakhir pada pengecatan ulang fasilitas yang sudah usang.
Sumenep tidak boleh tertinggal dari kabupaten lain yang terus berbenah secara struktural. Jika tampilan destinasi benar-benar berkualitas dan dikelola serius, pencapaian 10 juta wisatawan bukan hal mustahil bagi kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini.
Maka, jangan sampai Ambisi Target 1,9 Juta Wisatawan Sumenep 2026 terdengar lucu dan jadi bahan tertawaan masyarakat.
Senada dengan pihak DPRD, suara skeptis juga muncul dari masyarakat lokal. Fokus pemerintah yang dianggap terlalu "haus" akan seremoni event tahunan dikhawatirkan mengaburkan esensi penjualan potensi wisata itu sendiri. Seorang warga menyampaikan kritik pedas agar pemerintah tidak terjebak dalam rutinitas yang dangkal.
"Event itu penting. Tapi kalau yang dijual itu tidak menarik, ya buat apa juga ada event," cetusnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah sudah memahami bahwa Pantai Lombang, Pantai Slopeng, serta kawasan wisata religi Asta Tinggi adalah magnet utama, maka pengembangan tiga lokasi tersebut harus dijadikan titik fokus, dan dilakukan secara maksimal secara profesional.
Keterlibatan pihak ketiga dalam pembuatan master plan pembangunan dianggap mendesak agar proyek yang dihasilkan tidak bersifat temporer atau asal-asalan.
Jangan sampai masyarakat yang dituntut patuh bayar pajak hanya disuguhi perbaikan kosmetik. Disbudporapar Sumenep dituntut bekerja lebih ekstra dan mempublikasikan hasil perbaikan sarana-prasarana secara transparan ke media.
Masyarakat menuntut bukti otentik, bukan sekadar klaim sepihak. Jangan sampai narasi perbaikan hanya berakhir pada pengecatan ulang fasilitas yang sudah usang.
Sumenep tidak boleh tertinggal dari kabupaten lain yang terus berbenah secara struktural. Jika tampilan destinasi benar-benar berkualitas dan dikelola serius, pencapaian 10 juta wisatawan bukan hal mustahil bagi kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini.
Maka, jangan sampai Ambisi Target 1,9 Juta Wisatawan Sumenep 2026 terdengar lucu dan jadi bahan tertawaan masyarakat.
(*)
