SUMENEP – REPETISI.NET - Publik Soroti Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Bagian Garwas Sekretariat DPRD Sumenep saat Mendampingi Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 Rapat di Luar Kota.
Sorotan utama jatuh pada rombongan pendamping dari Sekretariat DPRD Sumenep yang jumlahnya mencapai belasan orang.
Diduga kegiatan rapat luar kota pansus LKPJ Bupati Sumenep itu di dampingi oleh 2 orang pejabat fungsional di Bagian Garwas, 3 orang staf PNS, 3 orang PPPK, serta 3 tenaga alih daya. Totalnya mencapai belasan pendamping.
Padahal jumlah anggota Pansus LKPJ Bupati Sumenep 2025 itu cuma 15 orang, dan pendampingnya hampir menyamai jumlah itu.
Kalau begitu caranya, berarti tidak menghormati Bupati Sumenep yang kini sedang susah payah mengumpulkan PAD.
Publik kini mempertanyakan urgensi keberangkatan pendampingan yang jumlah belasan tersebut.
Kalau begitu caranya, berarti tidak menghormati Bupati Sumenep yang kini sedang susah payah mengumpulkan PAD.
Publik kini mempertanyakan urgensi keberangkatan pendampingan yang jumlah belasan tersebut.
Mengingat agenda tersebut konon hanya bersifat menyimak paparan dari narasumber, mobilisasi personel dalam jumlah besar dianggap tidak relevan dengan esensi rapat.
Publik meminta agar Pimpinan DPRD Sumenep segera turun tangan mengevaluasi kinerja dan manajemen anggaran di Bagian Garwas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.
Sikap diam Pimpinan DPRD Sumenep akan dibaca sebagai restu atas perilaku tidak efisien ini. Jika evaluasi tidak segera dilakukan, muncul kekhawatiran bahwa Pimpinan DPRD Sumenep memang sengaja melakukan pembiaraan.
"Kalau evaluasi itu tidak dilakukan, berarti Pimpinan DPRD Sumenep juga ikut serta dengan sengaja melakukan pembiaraan dalam pemborosan penggunaan anggaran perjalanan di bagian garwas," tegas salah satu warga Sumenep menyikapi kondisi ini.
(*)
Publik meminta agar Pimpinan DPRD Sumenep segera turun tangan mengevaluasi kinerja dan manajemen anggaran di Bagian Garwas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.
Sikap diam Pimpinan DPRD Sumenep akan dibaca sebagai restu atas perilaku tidak efisien ini. Jika evaluasi tidak segera dilakukan, muncul kekhawatiran bahwa Pimpinan DPRD Sumenep memang sengaja melakukan pembiaraan.
"Kalau evaluasi itu tidak dilakukan, berarti Pimpinan DPRD Sumenep juga ikut serta dengan sengaja melakukan pembiaraan dalam pemborosan penggunaan anggaran perjalanan di bagian garwas," tegas salah satu warga Sumenep menyikapi kondisi ini.
(*)
