masukkan script iklan disini
SUMENEP - REPETISI.NET - Rapat Paripurna DPRD Sumenep dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep menuai sorotan publik.
Momen yang seharusnya menjadi ruang refleksi sejarah dan kebersamaan itu justru dinilai mempertontonkan gaya hidup elit di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Pandangan kritis muncul dari masyarakat Sumenep yang menilai rapat paripurna tersebut seharusnya bisa menjadi contoh kesederhanaan.
Alih-alih tampil sederhana, acara itu justru diwarnai kemewahan. Mulai dari busana adat keraton yang seragam dan mewah, hingga suguhan konsumsi bergaya pesta yang dinilai berlebihan.
“Ini seperti pesta para penguasa, bukan rapat peringatan hari jadi rakyat,” ujar salah seorang warga yang hadir menyaksikan jalannya acara di gedung DPRD Sumenep.
Ia menilai, semangat peringatan hari jadi seharusnya merefleksikan pengorbanan para pendahulu yang membangun Sumenep dengan keringat dan kesederhanaan, bukan dengan kemewahan simbolik.
Dalam rapat paripurna istimewa tersebut, pimpinan DPRD dan para anggota tampak menikmati suasana acara dengan penuh kemegahan. Setelah mendengarkan pidato dan seremonial singkat, acara berlanjut dengan santap prasmanan lengkap dengan lauk-pauk mewah dan paket makanan berlogo Hari Jadi Sumenep ke-756.
Bagi sebagian warga, kemewahan itu kontras dengan kondisi masyarakat di pelosok yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
“Rakyat di luar gedung DPRD masih berjuang cari makan, sementara wakilnya berpesta,” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.
Kritik juga diarahkan pada pesan moral yang sering disampaikan Bupati Sumenep dalam media-media. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Namun publik menilai pesan itu berjarak dengan realitas di lapangan.
“Bagaimana mungkin bicara kebersamaan, jika keadilan dalam menikmati hasil pembangunan saja belum dirasakan merata,” ucap seorang pengamat lokal.
Tradisi seremonial mewah dalam peringatan hari jadi ini dinilai perlu dievaluasi. Publik berharap DPRD Sumenep bisa menampilkan wajah baru: lembaga yang lebih dekat dengan rakyat, meneladani kesederhanaan para pendahulu, dan memaknai peringatan hari jadi bukan sekadar pesta, melainkan momentum memperkuat empati sosial.
Rapat paripurna seharusnya bukan panggung elit politik, tetapi ruang penghormatan terhadap rakyat yang telah memberi kepercayaan. Sumenep tak butuh kemewahan, melainkan keteladanan.
Momen yang seharusnya menjadi ruang refleksi sejarah dan kebersamaan itu justru dinilai mempertontonkan gaya hidup elit di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Pandangan kritis muncul dari masyarakat Sumenep yang menilai rapat paripurna tersebut seharusnya bisa menjadi contoh kesederhanaan.
Alih-alih tampil sederhana, acara itu justru diwarnai kemewahan. Mulai dari busana adat keraton yang seragam dan mewah, hingga suguhan konsumsi bergaya pesta yang dinilai berlebihan.
“Ini seperti pesta para penguasa, bukan rapat peringatan hari jadi rakyat,” ujar salah seorang warga yang hadir menyaksikan jalannya acara di gedung DPRD Sumenep.
Ia menilai, semangat peringatan hari jadi seharusnya merefleksikan pengorbanan para pendahulu yang membangun Sumenep dengan keringat dan kesederhanaan, bukan dengan kemewahan simbolik.
Dalam rapat paripurna istimewa tersebut, pimpinan DPRD dan para anggota tampak menikmati suasana acara dengan penuh kemegahan. Setelah mendengarkan pidato dan seremonial singkat, acara berlanjut dengan santap prasmanan lengkap dengan lauk-pauk mewah dan paket makanan berlogo Hari Jadi Sumenep ke-756.
Bagi sebagian warga, kemewahan itu kontras dengan kondisi masyarakat di pelosok yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
“Rakyat di luar gedung DPRD masih berjuang cari makan, sementara wakilnya berpesta,” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.
Kritik juga diarahkan pada pesan moral yang sering disampaikan Bupati Sumenep dalam media-media. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Namun publik menilai pesan itu berjarak dengan realitas di lapangan.
“Bagaimana mungkin bicara kebersamaan, jika keadilan dalam menikmati hasil pembangunan saja belum dirasakan merata,” ucap seorang pengamat lokal.
Tradisi seremonial mewah dalam peringatan hari jadi ini dinilai perlu dievaluasi. Publik berharap DPRD Sumenep bisa menampilkan wajah baru: lembaga yang lebih dekat dengan rakyat, meneladani kesederhanaan para pendahulu, dan memaknai peringatan hari jadi bukan sekadar pesta, melainkan momentum memperkuat empati sosial.
Rapat paripurna seharusnya bukan panggung elit politik, tetapi ruang penghormatan terhadap rakyat yang telah memberi kepercayaan. Sumenep tak butuh kemewahan, melainkan keteladanan.
(*)
